anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyatakan prihatin terhadap banyaknya proyek pada kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, sehingga dana dan dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah dalam kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, contohnya anggaran senilai rp277 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) pada kota tarakan, ujar hetifah, yang dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, dalam samarinda, jumat.
apabila di tahun anggaran 2013 masalah lahan dalam lokasi pltu tidak mampu dituntaskan dengan pemkot tarakan, lanjutnya, dengan begini dana yang senilai rp277 miliar tersebut dapat ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu merupakan proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) dan tak mudah memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, maka agar membelinya terserah dipastikan memerlukan waktu pilihan tahun lagi makanya keuntungan ini amat disayangkan.
untuk tersebut, dia harapkan agar pihak tenntang di pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan tersebut. hal ini bertujuan supaya perjuangan lama supaya mencari dana dari apbn bisa terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern selama kaltim dan ekonominya tergantung pada industri serta jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, serta bontang, idealnya memiliki dua sumber energi listrik supaya mempunyai solusi manakala Satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, papar hetifah, baru amat tergantung selama pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi pemakaian penduduk saja masih susah, terlebih agar kebutuhan industri baik kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk tersebut, ujarnya, ketika banyak proyek pembangunan pltu ataupun pembangkit listrik selain tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif untuk agar proyek untuk alternatif pembangkit listrik itu bisa berjalan lancar.
menurutnya, jumlah proyek selama kaltim dan didanai apbn juga tak mampu direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat ada serta tersebar hampir di semua kabupaten juga kota, tergolong di kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung dalam sebatik juga nunukan, pembangunan waduk marangkayu selama kukar, juga proyek penanggulangan banjir selama samarinda.
pembangunan rumah bagi warga miskin dalam nunukan, malinau, juga kutai barat serta tak terserap dananya sebab penentu lahan.
misalnya, katanya, pembangunan rumah layak huni terhadap masyarakat miskin dalam kawasan perbatasan dan terkendala sebab tidak adanya surat bukti kepemilikan atas tanah yang didiami masyarakat itu.
terkait melalui banyaknya proyek dan terhambat sebab masalah lahan itu, hetifah harapkan agar kepala daerah berbicara langsung dengan penduduk selama membebaskan lahan.
dia dan menyatakan heran atas masalah lahan tersebut sebab di mana saja membangun dalam kaltim, selalu muncul yang dituntut ganti rugi yang kadang-kadang terasa ada oknum dan akan mengambil hal berlebihan dari proyek pembangunan dan sebenarnya supaya warga itu.