badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh supaya menyukseskan masterplan percepatan dan perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), makanya bpn menggarap sederat terobosan dan semua program supaya mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal itu selama sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi juga koridor ekonomi papua-maluku di manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menjelaskan situs yang dilaksanakan bpn antara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun lalu tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan publik.
uu ini berbeda melalui peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian dan keadilan bagus proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan terhadap penduduk dan ditetapkan oleh apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
dia menjelaskan pengadaan tanah agar kepentingan publik menurut uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditetapkan saatnya, makanya penyelenggaran pengadaan tanah agar kepentingan umum diinginkan tak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung itu.
selain itu, bpn sudah memprogramkan penelitian serta siap menggarap pengukuran tanah ulayat masyarakat hukum adat pada papua jika sudah jelas masyarakat hukum adatnya dan tanah ulayatnya.
sebelumnya pada rapat tersebut mengemuka sejumlah kendala terkait pelaksanaan mp3ei dan salah satunya adalah sengketa tanah ulayat dalam papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini serta sedang mempersiapkan ruu pertanahan. di mana selama dalamnya, antara lain mengatur tentang reforma agraria, juga hak atas tanah penduduk hukum adat. disamping tersebut, bpn ri dan mengerjakan sinkronisasi juga harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan, katanya.
sinkronisasi juga harmonisasi tersebut dimaksudkan untuk ke depan, tidak terjadi lagi tumpang tindih peraturan tenntang pertanahan. agar tanah mampu lebih berdaya untuk, bpn ri juga mengerjakan percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, kata hendarman dengan begini hak-hak atas tanah bisa lebih terjaga, sehingga bisa membawa manfaat yang lebih sulit bagi terciptanya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, selama sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya dalam memimpin bpn. presiden menugaskan aku memangkas sengketa juga mesti disadari kepada orang kecil, ujarnya.
oleh sebab itu, hendarman menungkapkan, bpn akan terus menggalakkan program-program prorakyat dan sudah berjalan. program-program tersebut antara lain: sertifikat prona tidak mengeluarkan biasa, situs jemput bola layanan sertifikat tanah agar rakyat (larasita) juga program one day service.